Ketua PPL Edi Syahputra Ritonga, S.Pd, SH,
Nuansaindonews.com,Medan|- Labuhan batu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite subsidi di wilayah pesisir Labuhanbatu memicu gelombang keluhan masyarakat.
Harga yang semestinya mengikuti ketentuan pemerintah itu justru melambung hingga mencapai Rp20.000 bahkan Rp40.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi ini diduga dipicu kelangkaan BBM yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Rabu (10/12/2025).
Keluhan itu mendapatkan perhatian serius dari Pemuda Pesisir Labuhanbatu (PPL), melalui Ketua PPL Edi Syahputra Ritonga, S.Pd, SH, yang menilai bahwa situasi ini telah menekan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polsek Bilah Hilir, Polsek Panai Tengah, dan Polsek Panai Hilir, untuk segera melakukan sidak menyeluruh.
“Sudah empat hari masyarakat sulit mendapatkan BBM, baik pertalite maupun pertamax. Masyarakat rela mengantri berjam-jam di SPBU, dan bahkan banyak yang tidak kebagian karena stok habis,” ujar Edi.
Menurut Edi, keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang diduga menjual BBM subsidi pertalite dengan harga tidak wajar.
Kenaikan harga yang mencapai dua hingga tiga kali lipat dari tarif resmi dinilai telah melanggar ketentuan distribusi BBM subsidi yang diatur pemerintah.
Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.
“Di Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, hingga Panai Hilir, muncul oknum yang mengambil kesempatan dengan menjual pertalite subsidi Rp20.000 sampai Rp40.000 per liter. Ini jelas jauh di atas ketentuan dan sangat memberatkan warga yang hanya ingin mencari nafkah atau mengantar anak sekolah,” tambahnya.
PPL menilai bahwa fenomena ini berpotensi mengarah pada penimbunan BBM dan praktik distribusi ilegal yang selama ini dilarang keras. Edi meminta aparat bertindak cepat, bukan hanya melakukan sidak formalitas.
“Kami meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku yang menjual BBM subsidi melebihi HET dan mengecek kemungkinan praktik penimbunan. Laporan dari warga menunjukkan harga yang tidak seragam, tetapi semuanya melenceng jauh dari aturan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian daerah setempat terkait langkah yang akan diambil. Masyarakat pun berharap aparat bergerak cepat untuk memastikan BBM subsidi kembali tersedia dan dijual sesuai ketentuan harga resmi.
( NR )